Diduga 337 Juta Data Dukcapil Kemendagri Bocor dan Dijual di Dark Web

Sebanyak 337 juta data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang terkait dengan Dukcapil dilaporkan bocor di breach forum. Pakar keamanan siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, mengungkapkan bahwa kebocoran data kali ini sangat mengkhawatirkan.

Jumlah data yang dijual di dark web sebanyak 337.225.465 baris, tergolong cukup lengkap dibandingkan dengan kasus kebocoran data sebelumnya.

Alfons menjelaskan bahwa berdasarkan temuan Vaksincom, data Dukcapil sebanyak 337 juta yang dijual tersebut diduga diambil pada bulan Juli 2023. Sementara itu, jumlah penduduk Indonesia saat ini diperkirakan sekitar 270 juta.

337 juta data Dukcapil Kemendagri diduga bocor di breach forum | Sumber Foto: Screenshot breach forum

Menurut dugaan Alfons, hacker tersebut kemungkinan menyalin database secara mentah dengan menyertakan data penduduk yang sudah meninggal.

"Dari satu juta data yang bisa diakses, hal tersebut sangat memprihatinkan. Data ini jumlahnya melebihi penduduk Indonesia, diduga termasuk data penduduk yang sudah meninggal. Berdasarkan pengecekan Vaksincom, sampel yang diberikan terakhir diperbarui pada tahun 2018," ungkap Alfons.

Dari 337 juta data Dukcapil yang bocor tersebut, terdiri dari 69 kolom yang berisi informasi penting yang sebelumnya belum terungkap.

"Dari 69 kolom ini, banyak yang masih kosong, tetapi ada 28 data yang penting, seperti NIK, nama lengkap, tanggal lahir, nomor akta lahir, golongan darah, agama, status pernikahan," jelasnya.

"Selain itu, terdapat peningkatan informasi seperti nomor akta nikah dan nomor akta cerai, tanggal nikah/tanggal cerai, serta informasi mengenai kelainan fisik, penyandang cacat, pendidikan terakhir, jenis pekerjaan, NIK ibu, NIK ayah, nama lengkap ibu, nama lengkap ayah," tambahnya.

Bahkan, untuk meyakinkan keaslian data tersebut, hacker juga mengungkapkan informasi mengenai Ketua RT dan Ketua RW di sekitar tempat tinggal korban.

"Yang menjadi acuan adalah adanya nama petugas registrasi, NIP petugas registrasi, nama petugas entry, dan NIP petugas entry. Jadi, jika mengatakan bahwa ini bukan data yang valid, saya juga bingung, ini data apa? Terdapat tanggal entry, nomor KK, tanggal perubahan, tanggal cetak KTP, tanggal penggantian KTP," ungkap Alfons.

Tanggapan dari Kemendagri

Teguh Setyabudi, Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, mengungkapkan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk mengatasi dugaan kebocoran data Dukcapil.

Kedua belah pihak telah melakukan audit investigasi dan upaya mitigasi preventif sejak kemarin, Sabtu (15/7).

"Saat ini, yang dapat kami informasikan adalah bahwa data yang ditemukan di breach forum memiliki format elemen yang berbeda dengan database kependudukan yang ada saat ini di Ditjen Dukcapil," ungkapnya dalam pernyataan resmi.

Teguh Setyabudi menyatakan bahwa pihaknya dan stakeholder lain kepentingan lainnya masih melakukan investigasi lebih lanjut untuk menangani masalah ini.